ILTIZAMAT: Journal of economic sharia law and business studies

The Relevance of OJK Regulation No. 13/POJK.03/2021 to the Implementation of Shariah Restricted Investment Account Based on Mudharabah Muqayyadah in Indonesia’s Islamic Banking Law

cholis husnah, Moh Rihul Azhar , Mohamad Rosyiful Aqli , Laili Salimah — Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0000

This study examines the relevance of POJK Number 13/POJK.03/2021 to the implementation of the Sharia Restricted Investment Account (SRIA) based on the mudharabah muqayyadah contract within the Indonesian Islamic banking legal system. The main academic problem addressed in this article concerns the absence of specific regulation governing SRIA as a restricted investment product, while its implementation requires legal certainty, risk governance, investor protection, and strong Sharia compliance. This research aims to analyze the extent to which POJK Number 13/POJK.03/2021 may serve as a legal basis for SRIA implementation and how the mudharabah muqayyadah contract shapes the legal relationship among fund owners, Islamic banks, and underlying investment objects. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches by examining POJK provisions, the Islamic Banking Law, DSN-MUI fatwas, SRIA implementation guidelines, and relevant Islamic economic law literature. The findings indicate that POJK Number 13/POJK.03/2021 has substantive relevance as a general regulatory framework because it governs risk management, governance, internal control, transparency, and consumer protection in banking product implementation. However, the regulation remains insufficient as a specific technical basis because it does not explicitly regulate contract structure, investment restrictions, risk allocation, or legal consequences arising from violations of investor mandates. The study concludes that SRIA implementation requires an integrated framework involving POJK, DSN-MUI fatwas, technical guidelines, and Sharia supervision. The novelty of this article lies in positioning SRIA as a legal testing ground for the relationship between hard law and soft law in regulating mudharabah muqayyadah-based Islamic banking products.

Analisis Yuridis perlindungan Reputasi Brand terhadap Konten Perbandingan Produk oleh Influencer di Media Sosial

Fadhil Muhammad Ramadhani , Adinda Hilyatusy Syarifah — Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0000

Pelaku usaha semakin menyadari pentingnya mengelola ulasan konsumen secara strategis untuk menjaga reputasi positif perusahaan di mata masyarakat. Bekerja sama dengan orang lain adalah strategi yang sering digunakan. Seseorang yang memiliki banyak pengikut di media sosial, atau yang disebut sebagai influencer. Penggunaan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Konten perbandingan produk yang dibuat secara tidak objektif berpotensi melanggar ketentuan hukum, terutama yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan serangkaian upaya yang bertujuan memberikan kepastian hukum untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam transaksi digital. Meski adanya pasal kebebasan dalam berpendapat, penyampaian suatu brand juga harus tetap terjaga agar tidak menurunkan reputasi

Implementasi Akad Istishna’ Dalam Praktek Pemesanan Batik di UD.Purnama

Siti Zafilah Firdausiah — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0000

Urgensi akad dalam pemesanan batik di UD Purnama yang kerap mengalami kerugian disebabkan pembatalan sepihak oleh pemberi tanpa memberikan alasan yang jelas serta tidak adanya pencatatan saat pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pemesanan batik di UD.Purnama dan mengetahui pandangan Wahbah Zuhaili terhadap implementasi akad istishna’ dalam praktek pemesanan batik di UD.Purnama Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan konseptual. Dari hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa : a) praktek pemesanan batik di UD.Purnama tidak menggunakan perjanjian secara tertulis, hanya bersepakat secara lisan atau secara online berdasarkan asas saling percaya serta tidak adanya pencatatan pembayaran sehingga kerap terjadi konflik antar kedu belah piah dan kerugian yang dialami oleh pihak penjual. b) dalam prakteknya, masih ada yang tidak sesuai dengan konsep Wahbah Zuhaili yaitu mengenai hukum istishna’, Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa hukum istishna’ merupakan akad yang lazim, yang mana beliau sepakat dengan pendapat al-Majallah (mengambil pendapat Abu Yusuf) yang mengatakan bahwa istishna’ adalah akad yang lazim sehingga tidak ada salah satu pihak yang dapat mengundurkan diri meskipun sebelum pembuatan barang, jika barang yang dipesan berbeda dengan bentuk yang diminta, maka pemesan boleh memilih antara menerima atau menolaknya

Eksplorasi Etika Bisnis Islam dalam Pemanfaatan Artificial Intelligence pada UMKM Kuliner Lumajang

Roshiful Aqli Qosyim — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi teknologi AI dan penerapan etika bisnis Islam pada pelaku UMKM Sentra Kuliner Stadion Semeru Kabupaten Lumajang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan mendalam pada sistem menu digital dan operasional gerai, serta wawancara mendalam (in-depth interview) dengan lima informan kunci yang terdiri dari koordinator pengelola sentra UMKM dan para pemilik usaha kuliner local dengan tahapan analisis kondensasi, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa efisiensi operasional dan optimalisasi pemasaran digital berbasis AI berhasil meningkatkan kepuasan, mempermudah pengambilan keputusan konsumen, serta mendorong loyalitas pembelian berulang. Di sisi lain, keberhasilan teknologi ini diimbangi dengan kesadaran etis melalui penerapan sifat Siddiq (kejujuran) dan Tabligh (transparansi fakta). Temuan ini berimplikasi pada penggunaan integrasi AI yang diselaraskan dengan etika bisnis Islam tidak hanya meningkatkan daya saing dan profitabilitas, melainkan juga memperkuat akuntabilitas, kepercayaan publik, dan kemaslahatan konsumen secara berkelanjutan.

Analisis Efektivitas Zakat Produktif terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Yayasan Dana Sosial Al- Falah Kabupaten Lumajang

Mochammad Afifuddin, Muhammad Ichwanus Surur — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0000

Zakat produktif merupakan instrumen ekonomi Islam yang

berorientasi pada pemberdayaan mustahik melalui kegiatan usaha produktif guna meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap mustahik penerima zakat produktif serta pengelola lembaga amil zakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, yang ditandai dengan peningkatan pendapatan, stabilitas ekonomi rumah tangga, serta perubahan positif pada aspek sosial dan psikologis, seperti meningkatnya rasa percaya diri dan motivasi berwirausaha. Efektivitas zakat produktif dipengaruhi oleh ketepatan sasaran penerima, bentuk bantuan yang diberikan, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan program zakat produktif, antara lain keterbatasan intensitas pendampingan, rendahnya literasi usaha sebagian mustahik, dan keterbatasan modal lanjutan untuk pengembangan usaha. Oleh karena itu, pengelolaan zakat produktif yang profesional dan berkelanjutan diperlukan untuk memaksimalkan dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik.

Transformasi Digital dalam Keuangan Syariah: Tinjauan Literatur mengenai Inklusi Keuangan, Literasi Digital, dan Maqasid al-Shari‘ah

Rizalul Muslih Syawaluddin, Maryam Batubara, Yenni Samri Juliati Nasution — Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 +0000

Riset ini mengkaji bagaimana transformasi digital membentuk kembali inklusi keuangan syariah, serta menelaah kontribusi transformasi digital terhadap inklusi keuangan syariah dan bagaimana kontribusi tersebut dapat dievaluasi melalui perspektif maqāṣid al-sharī‘ah—sebuah pertanyaan yang jarang dibahas secara terintegrasi dalam kajian terdahulu, yang cenderung memperlakukan inklusi, literasi, dan maqāṣid secara terpisah. Tinjauan literatur naratif dilakukan terhadap artikel ilmiah yang telah melalui proses telaah sejawat dan laporan lembaga yang diterbitkan terutama antara tahun 2015 dan 2026 yang diperoleh dari Scopus, Google Scholar, DOAJ, dan Garuda, kemudian dianalisis menggunakan metode sintesis tematik. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa transformasi digital memperluas akses dan meningkatkan efisiensi, namun manfaatnya bagi inklusi sangat bergantung pada literasi digital dan literasi keuangan syariah pengguna. Selain itu, maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya hifẓ al-māl (pemeliharaan harta), hifẓ al-dīn (pemeliharaan agama), dan kesejahteraan sosial—menawarkan lensa normatif yang koheren untuk menilai apakah digitalisasi benar-benar memberikan manfaat bagi umat, atau sekadar memperluas akses teknologi semata. Transformasi digital, literasi digital, dan maqāṣid al-sharī‘ah sebaiknya dipandang sebagai satu agenda kebijakan yang terintegrasi, serta merekomendasikan dilakukannya studi dampak lebih lanjut yang bersifat empiris dan berbasis maqāṣid.

Ekonomi sebagai pemicu perceraian: analisis perkara Pengadilan Agama melalui teori stres ekonomi dan pertukaran sosial

Achmad Abdillah — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0000

Faktor ekonomi menjadi alasan perceraian terbesar kedua di Indonesia, yakni 100.198 dari 399.921 perkara pada 2024, sementara sekitar 77% perceraian berupa cerai gugat. Artikel ini bertujuan menjelaskan bagaimana tekanan ekonomi dan nafkah yang tidak terpenuhi berubah menjadi putusnya perkawinan di Pengadilan Agama.

Ekonomi” tidak tercantum sebagai alasan cerai dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Pertanyaannya, bagaimana fakta ekonomi diterjemahkan menjadi dalil hukum dan mengapa istri paling sering menggugat.

Penelitian hukum empiris berbasis studi dokumen atas statistik BPS 2024, data perkara dan temuan putusan Pengadilan Agama Bandung, Bangil, Medan, Kraksaan, dan Tangerang, serta bahan hukum primer, dianalisis dengan analisis isi direktif.

Ekonomi dan perselisihan menyumbang 87,9% perceraian. Di Pengadilan Agama Bandung, rasio perkara ekonomi terhadap perselisihan turun dari 1,45 (2017) menjadi 0,53 (2021), pola yang konsisten dengan mediasi tekanan ekonomi melalui konflik.Ekonomi bekerja sebagai pemicu hulu, sedangkan perselisihan menjadi dalil hukum hilir. Pencegahan memerlukan pembedaan antara ketidakmampuan dan keengganan memberi nafkah serta mediasi yang memuat konseling keuangan.